Kepulauan Tanakeke merupakan gugusan pulau di sebelah barat Kabupaten Takalar yang didominasi oleh hutan mangrove selain juga terdapat terumbu karang dan lamun yang merupakan tiga ekosistem penting di wilayah pesisir. Keberadaan ekosistem tersebut tidak saja bernilai ekonomis bagi hampir keseluruhan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tetapi juga bernilai ekologis bagi keberlangsungan stok perikanan di Kabupaten Takalar pada khususnya.
Dari hasil penelitian Mangrove Action Project (MAP) Indonesia pada tahun 2013, saat ini hanya terdapat 700 hektar hutan mangrove di Pulau Tanakeke atau tersisa 41 persen dari total hutan mangrove Tanakeke pada tahun 80an akibat pengalihan fungsi lahan menjadi tambak dan pemukiman. Masih maraknya penangkapan ikan secara tidak ramah lingkungan menggunakan bom atau bius juga menambah tekanan terhadap keberadaan ekosistem pesisir dan laut di Pulau Tanakeke.
Merujuk pada kondisi diatas, Forum Komunikasi Pemerintahan Desa (FKPD) Kepulauan Tanakeke yang difasilitasi oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia melakukan diskusi publik pada tanggal 15 Mei 2015 di RM. Annisa, Kota Takalar tentang Rencana Pengelolaan Kepulauan Tanakeke. Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa unsur SKPD terkait seperti DKP Kabupaten Takalar dan BPMPDK Kabupaten Takalar serta media.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun agenda bersama bentuk pengelolaan Kepulauan Tanakeke serta mendorong pemerintah Kabupaten Takalar untuk mengusulkan Kepulauan Tanakeke sebagai salah satu pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).
Awaluddin, salah satu anggota forum mengungkapkan bahwa Kepulauan Tanakeke itu seperti miniatur ekosistem Sulawesi Selatan karena lengkap sumberdaya laut dan daratnya. Di Lautnya ada mangrove, terumbu karang, lamun, dan rumput laut sementara di darat ada pertanian dan perkebunan sehingga perlu dikelola dan dan dilindungi secara berkelanjutan.
Menurut peserta yang lain, Rustam, saat ini Kepulauan Tanakeke masih dipandang sama dengan desa-desa pesisir lainnya, sehingga arah kebijakan dan program pemerintah masih parsial. Pulau-pulau di Tanakeke seharusnya dilihat sebagai sebuah kawasan utuh yang saling berhubungan baik secara administratif maupun ekologis.
Pertemuan ini juga berupaya untuk mencari solusi terhadap masalah yang saat ini sedang terjadi di Kepulauan Tanakeke seperti areal budidaya rumput laut yang mulai menggangu jalur kapal nelayan serta penertiban hewan ternak yang sering merusak pertanian warga di Desa Maccini Baji.
